Sabtu, 24 September 2016

POLITIK ETIS

SEJARAH INDONESIA
Politik Etis
Disusun untuk memenuhi tugas Sejarah Indonesia
Bapak Oni Adhi Asmara, S.Pd

Disusun Oleh :
Chatarina Wulan  (09/XI A 1)
M.Istighfar R       (22/XI A 1)
Rivan Sakthi O    (25/XI A 1)
Yohana Fransica  (31/XI A 1)
Yuliah Nur F        (35/XI A 1)

SMA N 1 UNGARAN 
2016/2017

KATA PENGANTAR
       
        Puji dan Syukur kami haturkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini sebagai tugas makalah mata pelajaran Sejarah Indonesia yang berjudul "Politik Etis". Atas dukungan moral dan materi yang diberikan, Kami ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Oni, selaku guru mata pelajaran Sejarah Indonesia serta teman-teman yang sudah ikut membantu dalam pembuatan makalah ini.
        Kami menydari bahwa dalam makalah ini terdapat kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu,saran serta kritik dari pembaca sangat kami butuhkan.

Ungaran, 5 september 2016


Penulis               



DAFTAR ISI

Judul                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . i

Kata pengantar        . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . .ii

Daftar Isi                 . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  . .iii

Pendahuluan           . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 1

Pembahasan            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . .. . .2

Penutup                   . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Daftar Pustaka         . . . .  . . .  . . .  . .   . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .8


Bab 1 
Pendahuluan

   Pada awal sebelum dilaksanakannya politik etis keadaan sosial dan ekonomi di Indonesia begitu buruk dan jauh dari kata sejahteraterutama untuk pendidikan pribumi yang bukan dikalangan bangsawan.
    Keadaan ini mendapatkan tanggapan dari golongan sosial demokrat yang didalangi oleh Van Deventer yang kemudian dijuluki bapak pangeran etis yang menginginkan adanya balas budi untuk bangsa Indonesia.

BAB II
PEMBAHASAN

A.PENGERTIAN POLITIK ETIS
       Suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah colonial memegang tanggung jawab moral  bagi kesejahteraan pribumi.

B. LATAR BELAKANG POLITIK ETIS
  1. Pelaksanaan sistem tanam paksa yang menguntungkan Belanda namun merugikan bagi rakyat Indonesia.
  2. Eksploitasi terhadap tanah dan penduduk Indonesia dengan sistem ekonomi liberal.
  3. Penekanan dan penindasan untuk memperkokoh pertahanan negeri jajahan Belanda.
  4. Adanya kritik dari kaum intelektual Belanda seperti Van Kol, Van Deventer, de Waal, Baron van Hoevell, van Den Berg.
        a. Van kol : sebagai guru bicara golongan sosialis
        b. de Waal: rakyat Indonesia berhak mendapatkan 528 gulden dari Belanda.
        c. Baron van Hoevell : seorang pendeta protestan meminta perbaikan nasib rakyat.
        d. van Deventer : 1899 dalam artikel majalah de Gids yang berjudul hutang kehormatan.
            Diantara hutang kehormatan itu antara lain:
            - Irigasi : pengairan sawah tetapi hanya untuk ladang milik pengusaha asing.
            - Edukasi : didirikannya sekolah sekolah untuk mencerdaskan bangsa Indonesia.
            - Emigarasi : pemindahan penduduk ke luar Jawa.

C. PELAKSANAAN POLITIK ETIS
     sejak tahun 1901, pemerintah mulai memerhatikan aspirasirakyat Indonesia. Banyak sekali permasalahan yang timbul dalam dunia pendidikan. Diantaranya ialah :
  1. Adanya perbedaan dalam penyelenggaraan pendidikan.
  2. pendirian sekolaj tidak meratta.
  3. Juga ada kesedihan bagi kaum penganut agama katolik.
     Pada hakikatnya pendidikan dasar untuk tingkat sekolah dasar menggunakan dua sistem pokok,yaitu :
  • Sekolah Rendah dengan bahasa pengantar Belanda.
  • Sekolah Rendah dengan bahasa pengantar bahasa daerah.
Sekolah Dasar yang lebih luas disebut MULO (Meer Vitgebreld lagere Onderwijs) dengan lama belajar 3-4th. Sekolah Menengah Umum (Algemeene Middlebares School atau AMS) dengan lama belajar 3th mempunyai dua jurusan yaitu pengetahuan kebudayaan dan pengetahuan alam.

Perubahan-perubahan yang berhasil dicapai dari politik etis adalah:
  1. Desentralisasi pemerintahan.
  2. Pembangunan irigaasi untuk menunjang kebutuhan pertanian.
  3. Transmigrasi perpindahan enduduk khususnya dari Jawa ke luar Jawa.
  4. Timbulnya kaum terpelajar pribumi dengan golongan kelas 1 (untuk anak-anak pegawai negeri dan berharta), sekolah kelas II (untuk anak-anak pribumi biasa) sekolah praja (OSVIA) dan sekolah dokter Jawa (STOVIA).
  5. Perbaikan kesehatan dan penanggulan penyakit.

D. KEGAGALAN POLITIK ETIS

    Reaksi terhadap politik etis mulai muncul pada tahun 1914.Masyarakat mulai bergolak dan melancarkan kritik terhadap politik etis yangdianggap telah gagal. Kegagalan tersebut nampak dalam kenyataan-kenyataan sebagai berikut :
  • Belanda mendapatkan keuntungan besar sekali sedangkan tingkat kesejahteraan pribumi masih tetap rendah.
  • Hanya sebagian kecil kaum pribumi yang memperoleh keuntungan dan kedudukan yang baik dalam masyarakat colonial yaitu pegawai negeri.
  • Pegawai negeri dari golongan pribumi hanya digunakan sebagai alat saja sehingga dominasi Belanda tetaplah sangat besar.

BAB III
PENUTUP

KESIMPULAN 

     Lahirnya politik etis dikarenakan Belanda ingin membalas budi pada bangsa Indonesia yang telah banyak memberikan hasil kekayaan alam dan tenaga masyarakat pribumi untuk Belanda. Politik Etis diprakarsai oleh Van Deventer yang prihatin terhadap nasib rakyat Indonesia yang kekayaan alamnya sudah banyak diambil oleh Belanda.
   Isi politik etis ada tiga yaitu : transmigrasi, emigrasi, dan irigasi yang didasarkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik di Indonesia.
     Politik Etis tidak semata-mata untuk Indonesia melainkan untuk Belanda.Karena dari politik etis terciptanya dolongan terpelajar yang dapat dipergunakan oleh Belanda untuk dijadikan pegawai, dan hasil pertanian yang dihasilkan oleh rakyat pribumi diambil oleh Belanda. Jadi politik etis adalah penghalus dari kata tanam paksa.

DAFTAR PUSTAKA